SATPOL PP - Satuan Polisi Pamong Praja Provjatim

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

SEJARAH SINGKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala dikenal dengan sebutan Bailluw adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, telah mengalami beberapa kali perubahan nama sesuai dengan perkembangannya. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. namun demikian tidak sampai sebulan berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 Nopember 1948, nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon dirubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Seiring dengan berjalannya waktu, bila ditelaah dari sisi kependudukan, maka masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Surat Keputusan tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 3 Maret.

Perkembangan Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dimulai pada jaman Hindia Belanda. Pada tahun 1939 terbentuk Lught Buscherming Dients (LBD) sebagai wadah partisipasi rakyat Indonesia dalam upaya perlindungan dan penyelamatan dari bencana akibat perang. pada jaman penjajahan Jepang, LBD disempurnakan menjadi Gumi atau Rukun Tetangga yang merupakan embrio Pertahanan Sipil.

Dalam menghadapi berbagai pemberontakan dalam negeri telah dibentuk Organisasi Keamanan Desa (OKD) dan Pasukan Keamanan Desa (PKD) yang kemudian diintegrasikan menjadi Organisasi Perlawanan Rakyat (Wanra) sebagai cikal bakal Pertahanan Sipil. Pada tanggal 20 Mei 1960, Indonesia secara resmi terdaftar sebagai anggota Internasional Civil Defence Organisation (ICDO), yang kemudian mengilhami pembentukan organisasi pertahanan sipil secara formal pada tanggal 19 April 1962 yang selanjutnya dijadikan sebagai Hari Ulang Tahun Pertahanan Sipil.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya  pasal 13 yang menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah  provinsi diantaranya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk di dalamnya perlindungan masyarakat, dan pasal 148 yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat daerah, maka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dijadikan landasan yang kuat bagi eksistensi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

VISI


" Terwujudnya Jawa Timur yang kondusif melalui Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat "

MISI

I. Meningkatkan penyelenggaraan Tibumtranmas melalui

pengembangan kesalehan dan harmoni sosial di Jawa Timur;

II. Meningkatkan kerjasama antar lembaga dan instansi terkait

dalam kerangka implementasi tiga pilar Good Governance melalui kerjasama Satpol PP/Pemerintah, Swasta/Industri dan masyarakat dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;

III. Melaksanakan pengendalian deteksi dini serta pemberdayaan

masyarakat di wilayah rawan dan anggota Satlinmas dalam tanggap darurat bencana dan Pam swakarsa;

IV. Meningkatkan sarana prasarana operasional

Tibumtranmas dan Linmas;

V. Pencitraan Satpol PP dalam peningkatan pelayanan publik.

Sumber:http://satpolpp.jatimprov.go.id

Layanan - SATPOL PP - Satuan Polisi Pamong Praja Provjatim

Layanan Publik - Instansi