Pengadilan Militer III-18 Ambon

Di Kutip Oleh : Redaksi PUBinfo

PROFIL

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana badan peradila  bagi rakyat dan/atau Prajurit TNI pencari keadilan dan menyelesaikan perkara pidana bagi Prajurit TNI.   Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah .

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang berkedudukan di Ambon Jl. Sultan Hassanudin Tantui Ambon Telp. 0911-355139 mempunyai wilayah hukum seluruh wilayah Propinsi Maluku dan Maluku Utara yang meliputi kedudukan Satuan-satuan Markas Kodam XVI/Pattimura, Korem 151/Binaiya dan Korem 152/Babullah yang berkedudukan di Ternate, dengan 9 (Sembilan) Kodim dan Satuan dibawahnya  yaitu Kodim 1501/Maluku Utara berkedudukan di Ternate, Kodim 1502/Maluku Tengah berkedudukan di Masohi, Kodim 1502/Maluku Tenggara berkedudukan di Tual, Kodim 1504/P.Ambon dan P.Lease berkedudukan di Ambon, Kodim 1505/Halmahera berkedudukan di Soasiu, Kodim 1506/P.Buru berkedudukan di Namlea, Kodim 1507/Saumlaki berkedudukan di Saumlaki, Kodim 1508/Tobelo berkedudukan di Halmahera Utara dan Kodim 1509/Bacan berkedudukan di Hamahera Selatan, 3 (tiga) Batalyon Infanteri Yonif 731/Raider berkedudukan di Masohi, Yonif 732/Banau berkedudukan di Ternate, Yonif 733/Raider berkedudukan di Ambon, 1 (satu) Detasemen Kaveleri berkedudukan di Ambon, 1 (satu) Detasemen Zeni Tempur berkedudukan di Ambon, 1 (satu) Detasemen Intel berkedudukan di Ambon dan 1 (satu) Pangkalan Utama Angkatan Laut berkedudukan di Ambon, 3 (tiga) Pangkalan Angkatan Laut yaitu Pangkalan Angkatan Laut Ternate, Pangkalan Angkatan Laut Tual, Pangkalan Angkatan Laut Dobo dan 1 (satu) Yon Marinir, 3 (tiga) Pangkalan Angkatan Udara Pattimura berkedudukan di Ambon, Pangkalan Angkatan Udara Morotai berkedudukan di Morotai Halmahera Utara dan Pangkalan Angkatan Udara Dumatubun berkedudukan di Tual, 1 (satu) Satuan Radar Angkatan Udara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

  1. Sebelah Utara  : Lautan Pasifik
  2. Sebelah Barat  : Pulau Sulawesi
  3. Sebelah Selatan : Laut Banda dan Laut Arafura
  4. Sebelah Timur  : Provinsi Papua

Sesuai bunyi pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 2004 bahwa “Organisasi, administrasi dan financial pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dialihkan dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung RI terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004”, pembinaan lembaga peradilan termasuk Pengadilan Militer III-18 Ambon, baik pembinaan secara teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan, maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan dikeluarkannya Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 tahun 2007 tentang keterbukaan informasi di peradilan menandai era baru keterbukaan informasi pengadilan.   Mahkamah Agung RI dan lingkungan peradilan di bawahnya, meyakini bahwa akuntabilitas dan transparansi mempunyai posisi yang signifikan sebagai pendukung independensi peradilan. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari badan peradilan kepada stake holder internal dan eksternal.   Transparansi di titik beratkan pada dapat diketahuinya perumusan kebijakan hasil kerja oleh banyak pihak yang berkepentingan sedangkan keterbukaan adalah pemberian informasi secara terbuka, dan terbuka pula pada kritik.   Melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, diharapkan akan memberikan dampak kepada pencitraan publik (public image), proses kerja dan performance.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON

I.TUGAS POKOK PENGADILAN MILITER III-18 AMBON (sesuai pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) BAHWA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER BERWENANG:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu    melakukan tindak pidana adalah :

  • Prajurit
  • yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit
  • Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang.

Seseorang yang tidak masuk golongan huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

2.  Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3.  Menggabungkan perkara gugutan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan   atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

II. KEKUASAAN PENGADILAN MILITER III-18 AMBON ( sesuai pasal 40 UU No.  31 Tahun 1997) BAHWA PENGADILAN MILITER MEMERIKSA DAN MEMUTUS PADA TINGKAT PERTAMA PERKARA PIDANA YANG TERDAKWANYA ADALAH :

  • Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
  • Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang terdakwanya “termasuk tingkat kepangkatan “Kapten kebawah; dan
  • Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.

UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS POKOK TERSEBUT, PENGADILAN MILITER MEMPUNYAI FUNGSI SEBAGAI BERIKUT :

  • Memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran – pelanggaran yang berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi wewenangnya.
  • Mengatur dan meneruskan permohonan banding, kasasi, grasi serta peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

http://dilmil-ambon.go.id/website/wp-content/uploads/2011/12/Visi-Misi-300x225.jpg

 

Sumber: dilmil-ambon.go.id


Layanan Publik - Instansi