Kasus Suap Proyek Air Minum, Eks Petinggi Hutama Karya Dipanggil KPK

By PUBinfo Redaksi 15 Apr 2019, 12:47:07 WIB | dibaca : 50 pembaca

Kasus Suap Proyek Air Minum, Eks Petinggi Hutama Karya Dipanggil KPK

Ilustrasi KPK (Foto: dok detikcom)

Jakarta - Penyidik KPK memanggil mantan petinggi PT Hutama Karya, Koentjoro, terkait kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian PUPR. Koentjoro dipanggil penyidik dalam kapasitasnya sebagai saksi.

"Sebagai saksi untuk tersangka ARE (Anggiat Partunggul Nahot Simaremare)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (15/4/2019).

Pada jadwal pemeriksaan di KPK, identitas Koentjoro disebut sebagai Direktur PT Hutama Karya. Namun dia sebenarnya pernah diperiksa KPK sebelumnya pada tahun 2016, hanya saja bukan terkait kasus ini.

Di tahun 2016, Koentjoro diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Namun, saat itu dia disebut sebagai mantan General Manajer Divisi Gedung PT Hutama Karya.

Selain itu, penyidik juga memanggil dua saksi lainnya atas nama Irfan dan Nurul. Irfan disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proyek SPAM di Kalimantan Utara (Kaltara), sedangkan Nurul sebagai PPK untuk proyek di Sewon, Yogyakarta.

Irfan dan Nurul juga dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Anggiat yang merupakan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis sekaligus sebagai PPK SPAM Lampung. Selain Anggiat, ada 3 tersangka lainnya yang ditetapkan sebagai penerima suap dari lingkungan Kementerian PUPR.

Sedangkan pihak pemberi suap yang berasal dari swasta juga telah ditetapkan sebanyak 4 orang. Mereka saat ini sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. KPK menduga para pihak swasta itu menyuap para pejabat tersebut untuk mendapatkan proyek SPAM.

Namun dalam proses penyidikan, KPK menduga ada aliran uang lain dari proyek SPAM lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal itu terindikasi dari adanya pengembalian uang dari puluhan pejabat di lingkungan Kementerian PUPR.

 

Sumber : detik.com

View all comments

Write a comment

(Input Kode Di Samping Dengan Benar)